Achmad Charris Zubair Kolom

BENDA DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI YOGYAKARTA

Oleh: Achmad Charris Zubair (Ketua Departemen Budaya dan Pariwisata ICMI DIY)

 

Dalam UU No 11 tahun 2010 pasal 5 disebutkan bahwa al kriteria Benda Bangunan atau struktur BCB adalah sbb: Berusia 5o tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan atau kebudayaandan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sedangkan dalam pasal 9 disebutkan Situs atau Kawasan Cagar Budaya antara lain mengandung BCB dan atau struktur Cagar Budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Yogyakarta

Yogyakarta merupakan kota dengan historisitas yang unik. Sejak dibangun 2,5 abad yang lalu sebagai kota keraton, Yogyakarta dibangun dengan konsep filosofi Jawa-Hindu-Islam yang tercermin dalam penataan ruang fisik tata kota, serta simbol yang diembannya. Tentu dengan konsekuensi logis terbentuknya ruang-ruang tertentu, klaster pemukiman tertentu, serta nilai budaya dan kesadaran kultural masyarakatnya yang berbeda dengan kota-kota lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, Yogyakarta mengalami dinamika yang pada gilirannya lebih memperkuat identitas kota. Tumbuh berkembangnya gerakan-gerakan sosial, gerakan politik kebangsaan serta gerakan budaya, dilengkapi dengan peristiwa penting yang lain, menjadikan kota ini sebagai penyandang predikat kota perjuangan.

Tumbuh kembangnya tempat-tempat menuntut ilmu, sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Juga lembaga pendidikan non-formal bahkan informal. Membuat Yogyakarta memiliki identitas sebagai kota pelajar. Tempat menuntut ilmu yang menjadi dambaan para putra terbaik dari seluruh Nusantara. Bahkan beberapa lembaga pendidikan menjadi simbol bangkitnya semangat nasionalisme, karena didirikan dengan visi dan motivasi yang sarat dengan nilai-nilai kejuangan. Seperti UII, UGM serta yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, Taman Siswa dan organisasi yang lain.

Keunikan Yogyakarta sebagai kota, didukung oleh objek yang menarik di sekitarnya, baik berupa keindahan alam maupun yang bernilai kebudayaan, membuat Yogyakarta menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Historisitas seperti itu, yang melahirkan identitas dan predikat, membawa konsekuensi pada imej yang hendak dibangun. Kesemuanya menjadi kisi-kisi atau normatifitas bagi dinamika Yogyakarta yang terjadi. Bahkan kisi-kisi, identitas maupun predikat kota seolah-olah menjadi kutub yang berbeda dengan dinamika itu sendiri. Padahal kalau kita belajar dari pengalaman kehidupan, dinamika dan atau perubahan menjadi bagian niscaya dari perjalanan individu, komunitas dan kota itu sendiri. Sedangkan historisitas justru dapat menjadi referensi dan landasan pijak bagi perencanaan perkembangan kota itu sendiri.

Peristiwa, fenomena, wacana yang mungkin “biasa” bagi kota lain, menjadi isu yang “luar biasa” bagi Yogyakarta. Kasus seks bebas, penyalahgunaan obat di tempat kost pelajar dan mahasiswa kendatipun prosentasinya kecil menjadi isu besar karena terkait dengan citra dan identitas sebagai kota pelajar. Turis yang kecopetan, atau warung makan yang pasang harga tinggi, kebersihan ruang publik yang tidak terjaga akan merusak citra kota wisata. Wacana tentang parkir bawah tanah sebagai kebutuhan yang timbul akibat dinamika, fakta berdirinya banyak supermall bahkan dibangun di atas kawasan maupun bangunan bersejarah, perusakan atau setidak-tidaknya terlantarnya bangunan bersejarah dengan corak arsitektur khas, yang kesemuanya itu sebagai bagian dari dinamika masyarakat akan menjadi persoalan yang serius di Yogyakarta. Karena menyangkut “terganggunya” simbol-simbol kesadaran sosial budaya masyarakatnya.

Tentu, pertanyaannya adalah, apakah perubahan itu sesuatu yang harus ditakuti? Padahal siapa sih yang bisa menyangkal bahwa perubahan dan dinamika itu merupakan bagian integral dari hidup itu sendiri. Di samping itu kalau kita bicara tentang pelestarian, penghargaan atas sejarah dan mata rantai kehidupan, kembali ke nilai-nilai luhur, pusaka budaya, dan lain sebagainya, apakah dengan demikian kita akan menabukan perubahan.

Persoalannya sejauhmana kita memberikan makna atas nilai, baik purifikasi maupun dinamisasi dari kota Yogyakarta yang kita cintai ini. Kalau kita berhenti pada nostalgia emosional ketika kita bicara purifikasi, dan sematamata tidak mau ketinggalan dengan komunitas lain ketika sampai pada dinamika. Maka kita akan kehilangan makna nilai sesungguhnya dari kesadaran dan sikap yang benar atas hal ini.

Paling penting adalah membangun kesadaran retrospektif bahwa historisitas kota Yogyakarta adalah ibarat potensi yang harus dikembangkan secara aktual. Sehingga dinamika bukanlah sebuah loncatan kebudayaan yang tercerabut dari potensi dan historisitas itu sendiri. Memberikan interpretasi yang benar tentang apa yang harus dilestarikan dan apa yang harus diubah menjadi sangat relevan untuk selalu dikembangkan. Pembangunan, perubahan dan dinamika bukanlah langkah ambisius untuk sekedar mengejar ketertinggalan, takut dibilang tidak modern. Melainkan sebuah upaya sadar untuk mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta sebagai komunitas maupun kota. Namun di samping itu kita juga tidak akan menangisi, dalam istilah WS Rendra, “kasur tua” yang memang harus kita buang karena sudah tidak terpakai lagi. Introspektif adalah kesadaran mawas diri mengenai apa yang sudah kita kerjakan sekarang ini, sehingga secara prospektif kita dapat merancang dinamika masa depan sebaik baiknya.

Kearifan, baik secara akademis maupun kultural dalam menggerakkan dinamika dan memaknai purifikasi dalam hal pembangunan kota Yogyakarta, menjadi sangat penting. Salah satunya adalah bagaimana mengelola kota Yogyakarta sebaik mungkin demi kepentingan masyarakatnya baik di masa sekarang maupun masa mendatang.

Sejarah perkembangan Yogyakarta dan dinamikanya serta peristiwa didalamnya telah menghasilkan adanya Kawasan Cagar Budaya beserta Benda dan Bangunan Cagar Budaya. Setidaknya ada 5 KCB yang sudah ditetapkan yakni Keraton, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru dan Malioboro dengan kawasan penyangganya.

Bertemunya sejarah, peristiwa, kawasan, klaster serta toponim, dan predikat yang menyertai Yogyakarta, menjadikan kota ini sarat dengan benda maupun bangunan cagar budaya.

Berbicara tentang perlindungan atau cagar kebudayaan, kita tidak boleh terjebak pada pengertian kebudayaan sebagai sebuah subsistem hasil apalagi yang semata-mata bersifat fisik. Tetapi harus meliputi seluruh sistem kebudayaan, mulai dari subsistem nilai sampai dengan subsistem hasil.  Upaya pencagaran atau perlindungan atas sebuah kebudayaan pun tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan. Diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat dipakai sebagai suatu ukuran sejauhmana kebudayaan perlu atau tidak dilindungi.

Kriteria pertama adalah keadiluhungan, yakni keadaan yang mencerminkan keseimbangan po­tensi kodrat manusia. Subsistem nilai kebudayaan didukung oleh pandangan hidup yang seimbang antara otonomi dan dependensi manusia muaranya pada keberadaan kebenaran Tuhan. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani manusia muaranya pada keberadaan dan martabat manusia. Keseimbang­an antara kepentingan individu dan masyarakat, harmoni antara hak dan wajib muaranya pada keadilan. Kebenaran Tuhan, penghargaan atas martabat manusia yang luhur, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang teraktualisasi dalam sub­sistem normatif, subsistem kelakuan atau aktivitas serta subsistem hasil kebu­dayaan merupakan implementasi dari keadiluhungan.

 

Kedua, kemapanan yang merupakan keterkaitan erat antar subsis­tem kebudayaan. Dari subsistem nilai sampai dengan subsistem hasil terdapat hubungan benang merah yang sangat erat, tidak terjadi keterputusan atau dis­kontinuitas antar subsistem kebudayaan. Keterkaitan tersebut mencerminkan kemapanan dan kekuatan serta sekaligus kedewasaan kebudayaan. Seringkali terjadi dalam sebuah kebudayaan yang sedang mencari bentuk terjadi keterpu­tusan antara subsistem hasil dengan subsistem nilai, atau subsistem kelakuan terpisah dari subsistem norma. Fenomena seperti itu menunjukkan kerapuhan sebuah kebudayaan.

 

Ketiga, adalah kesejarahan yaitu apabila sebuah kebudayaan dapat mempengaruhi skala ruang yang lebih luas daripada wilayah kebudayaan tersebut, dan juga dapat mempengaruhi serta menentukan skala waktu yang le­bih panjang daripada kurun waktu kelahiran dan keberadaan kebudayaan itu sendiri. Bahkan dalam arti yang lebih luas, kebudayaan itu memiliki peran penting di dalam menentukan latar belakang dan masa depan kebudayaan manusia secara universal.

 

Kalau nilai, norma dan perilaku serta hasil kebudayaan memenuhi persyaratan  salah satu saja dari ketiga kriteria tersebut, sudah memiliki legiti­masi untuk dilindungi apalagi kalau memiliki ketiganya. Yogyakarta sebagai kawasan kota memiliki ketiga kriteria tersebut. Keadiluhungan Yogyakarta sebagai kawasan kota tradisional nampak dari subistem nilai dan norma yang merupakan aspek non-fisik serta subsistem kelakuan yang merupakan aspek aktifitas serta subsistem hasil yang merupakan wadah tempat kegiatan hidup manusia berlangsung. Secara umum Yogyakarta sebagai kota  tradisional dengan titik pusatnya keraton Yogyakarta, dibangun atas dasar konsep kosmologis-religius yang mengacu pada keselarasan, keserasian, dan kesejajaran antara mikrokosmos yang berupa lingkungan buatan dengan ma­krokosmos yang berupa alam semesta, antara manusia dengan kesadaran seba­gai makhluk yang lemah di hadapan Allah dengan kesadaran manusia yang otonom dan bertang­gungjawab, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Upaya untuk menciptakan keserasian tersebut dilakukan manusia dalam perencanaan tata ruang kota, serta arsitektur bangunan yang ada di Yogyakarta. Kota Yogyakarta dibangun sejak hampir 260 tahun yang lalu, semenjak Kasultanan Ngayogyakarta berdiri sebagai akibat perjanjian Giyanti 1755 yang memisahkan Mataram menjadi Kasunanan di Surakarta dan Kasultanan di Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota maupun wilayah memiliki sejarah perkembangan yang unik. Di satu sisi merupakan ibukota kerajaan Mataram Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sarat dengan akar budaya Jawa yang kuat namun di sisi lain berkembang sebagai kota yang dinamikanya ditunjang oleh semangat nasionalisme,  intelektualisme dan multikulturalisme. Kini Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, kota perjuangan dan kota pendidikan. Predikat yang tidak sepenuhnya keliru. Yogyakarta tumbuh dan berkembang sebagai kota budaya yang berakar dan berpusat di keraton. Mulai dari “Intangible Culture”nya yang berupa nilai budaya, pandangan hidup masyarakat, pada gilirannya mempengaruhi norma moral, adat istiadat dan aturan-aturan khususnya. Dapat terlihat pula dari sikap serta perilaku umum masyarakatnya, hingga yang berupa “Tangible Culture” seperti tata kota, toponim, perkampungan, kesenian-kesenian, bangunan maupun benda-benda budaya fisik yang lainnya. Seniman budayawan “besar” dari masa keraton dan masa kontemporer lahir, tumbuh dan berkembang di Yogyakarta.

 

Kemapanan kawasan kota Yogyakarta dapat diamati karena nilai budaya yang di­jadikan landasan penataan kawasan kota tradisional yang secara konseptual mengatur adanya tingkatan-tingkatan dalam tata ruang, masing-masing dengan nilai kepentingan dalam keutuhan dan saling melengkapi. Sistem nilai ini pula yang mengatur ba­gaimana manusia harus berperilaku serta beraktivitas di dalam tata ruang lingkungan dan kawasan kota. Kemudian secara tegas mempengaruhi aspek fisik lingkungan sebagai wadah berlangsungnya kegiatan manusia. Terjadi hubungan timbal balik yang sangat kuat serta bersifat sistemik dalam membangun kebudayaan itu sendiri. Kemapanan budaya kawasan kota Yogyakarta nampak pada eratnya hubungan tadi, yang tercermin dalam klaster-klaster kawasan kota Yogyakarta maupun toponim perkampungannya. Nama nama kawasan di kota ini ada yang menunjukkan nama penghuni yang biasanya Pangeran dari keraton seperti Pugeran, Mangkubumen, Ngabean, Yudanegaran, Pujakusuman dan lain sebagainya. Atau menunjukkan profesi tertentu seperti Dagen, Gerjen, Kauman dan lain sebagainya. Menunjukkan adanya vegetasi khas tertentu seperti Gayam, Ngasem, Kitren serta nama-nama khas lain. Bia­sanya pada sistem kebudayaan yang sedang mencari jati diri atau bahkan pada kebudayaan yang rapuh terjadi fenomena keterputusan antar subsistem kebu­dayaan.

 

Kesejarahan tentu saja dapat dilihat sejauhmana kawasan kota Yogyakarta merang­kum mata rantai perjalanan kultural manusia yang pernah menghuninya serta peristiwa-peristiwa penting yang silih berganti dalam hidup ini. Yogyakarta dalam konteks ke Indonesiaan juga berkembang sebagai pusat pergerakan kebangsaan yang berskala luas. Kita mencatat di sini terjadi peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi tumbuhnya semangat kebangsaan dan ke Indonesiaan. Organisasi Boedi Oetomo 1908, sebuah gerakan kebangsaan awal abad 20 di Indonesia lahir di Yogyakarta. Konggres Pemoeda 1928 yang legendaris melahirkan Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 diadakan di Yogyakarta.  Konggres yang diselenggarakan oleh pemuda pemuda Indonesia, dan ini sungguh-sungguh pemuda, karena mayoritas pesertanya berusia 20an tahun. Catatan sejarah  menunjukkan bahwa Soegondo yang memimpin sidang tercetusnya sumpah legendaris tersebut pada waktu itu baru berusia 27 tahun, peserta tertua adalah Wage Rudolf Soepratman  menggesek biola melantunkan Indonesia Raya yang berusia 33 tahun. Bisa kita bandingkan dengan pengurus organisasi “pemuda” saat sekarang yang berusia di atas 40 tahun, bahkan banyak yang sudah punya cucu masih  mengatasnamakan pemuda!? Pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi pemuda bernuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti: Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Islamiten Bond berkumpul, bersatu dan bersumpah dengan menyebut dirinya putra-putri Indonesia, untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia. Organisasi pencerdas bangsa seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa lahir di Yogyakarta. Konggres Wanita 1950(?) diselenggarakan di Yogyakarta, hampir seluruh organisasi kemahasiwaan dan pelajar seperti HMI, PII, GMKI, PMKRI semuanya lahir di Yogyakarta. Sulit untuk menyebut satu persatu, bahkan Yogyakarta pernah menjadi ibukota RI di masa revolusi. Gerakan Reformasi 1998pun digerakkan oleh “motor” Yogyakarta  Anekdot menemukan bahwa semua Presiden Republik Indonesia dan semua calon presiden Republik Indonesia “berbau” Yogyakarta, setidak-tidaknya mereka pernah lahir, tinggal dan pernah merasakan lembutnya tanah dan menghirup jernihnya air Yogyakarta. Sehingga di kota Yogyakarta kita memiliki bangunan dan atau tempat yang bernilai sejarah, karena pernah menjadi tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah.

 

Keadiluhungan, kemapanan dan kesejarahan kebudayaan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dalam pandangan  ini, kebudayaan adalah proses menuju kebenaran transendental. Di sinilah justru letak dari dina­misasi kebudayaan. Setiap orang selalu berada dalam kebudayaan, karena dalam kebudayaan manusia menjadi dan mengada. Dalam kebudayaan sesungguhnya manusia mengaktualisasikan dirinya secara total, sehingga kualitas kebudayaan sepenuhnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Dalam konsep keadiluhungan, kebudayaan bermakna dinamis, dalam arti ia merupakan proses meruhaninya manusia. Pada kebudayaan yang adiluhung, kemapanan akan mendapatkan landasannya yang kuat. Kawasan kota Yogyakarta dapat bermakna simbolik sebagai aktualisasi kebudayaan yang bersifat dinamik. Oleh karena itu diperlukan sebuah gerakan budaya, yang berupa program penyadaran yang secara pro-aktif memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang mun­cul akibat perkembangan kebudayaan manusia. Kebudayaan manusia sebagai suatu proses mengadanya manusia, menunjukkan adanya dinamika dalam ke­hidupan manusia. Perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia dewasa ini, yang cenderung pada dimensi materialitas, pembangunan kota yang cenderung ke arah bisnis perekonomian semata-mata dengan menghilangkan ruang publik, ruang kultural dan ruang sejarah harus segera dihentikan. Tentu semua ini membutuhkan antisipasi kultural yang bersifat mendudukkan permasalahan pada jalur yang benar, sesuai dengan fitrah manusia yang bertransendensi.  Ada peluang untuk kembali merefleksikan perkembangan dewasa ini, dengan cara kembali ke aspirasi fundamental diri manusia, yakni pemahaman atas kesatuan antara kebenaran Tuhan, Kebajikan moral, dan Keindahan. Proses kebudayaan pada dasarnya merupakan proses yang menjaga keseimbangan alam dunia dan akhirat, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, individu dan sosialitas. Sudah sewajarnya kawasan kota Yogyakarta ini yang sarat dengan nilai-nilai kebudayaan luhur dapat dilindungi dan dilestarikan, tentu tanpa melupakan adanya dinamika manusia pendukungnya. Sehingga pembangunan di kota Yogyakarta bukan semata mata mengejar ketertinggalan dari kota lain, atau meniru kota lain, melainkan mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan mata rantai sejarahnya. Yogyakarta di masa depan hendaklah menjadi kota dengan fungsi hati nurani yang otonom, menjadi ukuran peradaban kemanusiaan dan tidak menjadi kota yang membuat masyarakatnya justru teralienasi.

Terwujudnya Yogyakarta sebagai kota istimewa, menjadi destinasi wisata kultural yang dapat memberikan inspirasi dunia dengan kearifan kulturalnya, sejajar dengan kota bersejarah dan budaya lainnya. Dicerminkan dengan Yogyakarta sebagai kota pariwisata terkemuka, kota pendidikan, kota perjuangan, kota kebudayaan, berlandaskan relijiusitas dan semangat kerakyatan menuju Mamayu Hayuning Bawana. Kita kemas secara lebih baik warisan kebudayaan kita yang berupa tatakota, bangunan, tari2an, musik tradisional, kuliner khas Jogya, industri kreatif khas Jogya dan lain lain, sebagai sesuatu yang menghidupkan masyarakat sekaligus juga menghidupi masyarakat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *