Doddy Yudhistira Adams Kolom

Memberitakan Korupsi dan Koruptor di Media

Oleh: Doddy Yudhista (ex PU Adil dan media lainnya/kom di Indosiar VM)

Korupsi merupakan penyakit yang sangat meresahkan. Ia menghancurkan sendi-sendi perekonomian sebuah negara. Orang waras tentu tidak senang dengan adanya prilaku korupsi ini. Karena itu, kita sebagai orang yang waras akan merasa gerah dan geram melihat para koruptor. Ingin kita agar korupsi ini diberantas, para koruptor ini ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.

Prilaku korupsi mulai merebak di awal orde baru. Sejak saat itu korupsi itu terus berlangsung bak wabah, bahkan saat ini semakin menjadi-jadi. Saya katakan semakin menjadi-jadi, karena ada koruptor yang mencuri/membawa lari uang rakyat sampai puluhan trilyun rupiah (korupsi Kondensat PT Trans Pacific Petrochemical dg tokoh koruptor Honggo Wendratmo, warga keturunan tionghoa dg jumlah kerugian negara sekira Rp 2,716 miliar dollar AS atau Rp35 triliun).

Sebelumnya, di masa pemerintahan presiden Megawati dan SBY juga terjadi pencurian uang rakyat besar-besaran melalui dana BLBI dan kasus bank Century yang jumlahnya ratusan trilyun rupiah. Sampai saat ini kasus ini belum juga terungkap. Ditambah dengan kasus, Hambalang, E KTP, Honggo dan yg lainnya dalam masa pemerintahan yg lalu sampai sekarang ini, maka jumlah uang rakyat yang dicuri oleh para koruptor ini, termasuk korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, sangat besar sekali. Belum yg ada di Propinsi dan Kabupaten kotamadya se Indonesia. Bahkan baru2 ini ada Walikota dan hampir seluruh anggota DPRD nya tertangkap KPK.

Nah, terkait dengan perilaku korupsi ini, kepada kita dipertontonkan pemberitaan yang tidak adil oleh media massa. Sangat tidak adil. Media massa seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, baik produk cetak maupun elektroniknya (televisi) sangat gencar memberitakan korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah atau anggota legislatif, tapi sangat minim memberitakan tentang korupsi kakap/paus yang jumlahn ya puluhan trilyun ini. Sepertinya jika menyangkut sindikat gurita Media berhenti. Rasanya kita tidak mendengar media massa mendesak pemerintah untuk membongkar kasus ini dan memburu pelakunya. Yang gencar diberitakan korupsi ratusan juta, atau milyaran. yang trilyunan, bahkan 35 trilyun oleh Honggo Wendratmo ini sepi.

Begitu juga (pemberitaan) mengenai korupsi yang dilakukan oleh (kader) partai politik. Kader partai politik islam yang jumlah kasusnya jauh lebih sedikit dengan jumlah yang juga sedikit mendapat pemberitaan yang gencar dari sejumlah media massa seperti yang saya sebutkan di atas. Sementara korupsi yang dilakukan oleh partai politik sekuler dengan jumlah kasus dan nominal yang jauh lebih banyak tidak banyak mereka beritakan.

Karena itu, menurut saya, media massa yang pada prinsipnya memberikan pencerahan kepada masyarakat, tapi yang dilakukan adalah sebaliknya, harus diberikan sanksi. Minimal sanksi sosial. Masyarakat berhak untuk menghujat media massa semacam ini. Bila pelu masyarakat menuntut kepada pemerintah dan/atau DPR untuk memberikan sanksi kepada mereka. Sanksi terberat bisa diminta kepada pemerintah agar media massa tersebut ditutup.

Kemudian untuk kita sebagai warga negara, sebagai umat: Melihat kejahatan (seperti korupsi ini) yang lebih banyak dilakukan oleh warga negara keturunan cina daripada yg muslim, serta kader partai sekuler daripada partai islam, maka janganlah kita berlaku tidak adil. Janganlah kita ikut-ikutan menyampaikan melalui media sosial (WA, facebook, twitter atau instagram) seperti yang dilakukan oleh media massa seperti yg disebutkan tadi. Kalau anda ingin menghujat koruptor, maka lakukanlah secara proporsional (berimbang). Hujat dan tuntutlah koruptor besar yang dilakukan oleh para taypan. Jangan sampai anda hujat koruptor ratusan juta atau milyaran rupiah saja sedangkan yang puluhan trilyun anda diamkan. Juga hujat dan tuntutlah partai-partai besar sekuler yang kadernya banyak tersangkut korupsi dan kejahatan lain (maksiat spt judi dan miras). Bila perlu tuntut untuk dibubarkan. Korupsi sekecil apapun memang harus kita tuntut untuk dihukum. Tapi jangan yang kecil anda hujat dan tuntut untuk dihukum, sedangkan yang besar anda diamkan.

Media massa dan personal yang membully/menghujat koruptor kecil dengan mendiamkan korupsi besar oleh pribadi dan partai politik Layak untuk tidak dipercayai/dibaca. Ingat Pers Media adalah Pilar ke 4 Demokratisasi setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Maka media pers perlu sehat, jujur, adil dan independent terpercaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *